Ada apa dengan Presiden Soekarno?
"....Kontroversi dan Pertimbangan Politik di Balik Ketidakhadiran Presiden Soekarno, atas Peristiwa G30S/PKI tahun 1965 peristiwa paling kelam dan kejam dalam sejarah Indonesia, khususnya bagi TNI. Kekejaman yang merenggut nyawa para perwira tinggi Angkatan Darat dan Brimob Polri (KS TUBUN) di Jakarta, ditambah 3 (tiga) Perwira di Jogjakarta..."
Setelah para Pahlawan Revolusi ditemukan pada tanggal 4 Oktober, lalu dimakamkan secara militer pada 5 Oktober 1965—bertepatan dengan Hari Ulang Tahun TNI—namun banyak pihak mempertanyakan mengapa Presiden Soekarno—yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi—tidak hadir dalam upacara pemakaman tujuh perwira tersebut.
Ketidakhadiran Soekarno menimbulkan berbagai spekulasi dan multitafsir, baik dari sisi politik, militer, maupun pribadi. Mengapa Sang Proklamator mengambil langkah kontroversial ini di tengah situasi yang mendidih?
1. Kronologi Singkat G30S/PKI
Malam berdarah 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 menjadi saksi bisu penculikan dan pembunuhan keji terhadap tujuh perwira tinggi Angkatan Darat, yang dituding didalangi oleh Gerakan 30 September. Jenazah mereka, yang kemudian ditemukan di sumur tua di kawasan Lubang Buaya, dievakuasi pada 4 Oktober 1965.
Keesokan harinya, bertepatan dengan HUT ke-20 Angkatan Bersenjata, jenazah para korban dimakamkan secara militer dengan penuh haru di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, Panglima Komando Daerah Militer V Jakarta Raya. Suasana duka yang bercampur kemarahan terasa semakin kental, mengiringi penguburan para patriot bangsa yang gugur, sebagai: "Pahlawan Revolusi"
2. Soekarno Tidak Hadiri Pemakaman
Dalam momen "penting" yang menguji kualitas kepemimpinan nasional, Presiden Soekarno, yang secara mengejutkan untuk tidak menghadiri upacara pemakaman tersebut. Sebagai Kepala Negara, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan seorang orator ulung yang selalu hadir dalam momen-momen penting bangsa, namun ketidakhadiran Soekarno, membuat "anomali" yang mencolok.
Bagi kalangan militer dan publik yang berduka, mengharapkan "kehadiran simbolis" Presiden Soekarno akan sangat berarti sebagai bentuk penghormatan terakhir dan penguatan moral di tengah gejolak bangsa yang sedang berduka. Namun, Soekarno memiliki perhitungan lain serta pertimbangan yang jauh lebih kompleks.
3. Alasan dan Pertimbangan Keamanan
Menurut beberapa catatan sejarah dan kesaksian orang-orang dekatnya, salah satu alasan utama ketidakhadiran Soekarno adalah pertimbangan keamanan yang sangat ketat.
Pada awal Oktober 1965, situasi politik dan militer di Jakarta masih sangat rentan dan belum sepenuhnya stabil. Meskipun Gerakan 30 September telah dilumpuhkan oleh Mayor Jenderal Soeharto, potensi aksi balasan atau provokasi lain masih mengancam. Soekarno khawatir jika ia hadir, keramaian pemakaman dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu—baik yang mendukung Gerakan G30S PKI maupun yang anti-Gerakan—untuk melakukan tindakan provokatif, bahkan percobaan kudeta lanjutan, yang bisa menyeretnya sebagai Kepala Negara.
Nah saat itu, Soekarno diketahui berada di Istana Bogor, berupaya mengambil langkah-langkah Politik dan Strategis untuk mengendalikan situasi nasional, saat itu.
4. Politik Nasional dan Ide Nasakom
Selain alasan keamanan fisik dan psikis Presiden Soekarno, faktor politik dan ideologis disinyalir menjadi penentu utama. Soekarno, dengan ideologi Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) sebagai landasan kekuasaan, tengah berada di posisi yang sangat sulit (Bagai Telur di Ujung Tanduk), sebab para jenderal yang terbunuh dikenal sebagai sosok-sosok yang anti-komunis dan merupakan lawan politik kuat dari Partai Komunis Indonesia (PKI)— Sementara pihak yang dituding sebagai dalang G30S adalah PKI (bukan internal AD).
Persepsi lain: "Andaikata ada kehadiran" Soekarno dalam pemakaman jenderal-jenderal tersebut akan diartikan sebagai keberpihakan mutlak pada Angkatan Darat dan secara otomatis memutuskan hubungan dengan PKI.
Dalam pandangan secara geopolitik, Presiden Soekarno saat itu, kehilangan salah satu pilar NASAKOM (yaitu Komunis) secara mendadak dapat menggoyahkan stabilitas negara yang selama ini ia bangun. Langkah Soekarno "Untuk tidak Hadir" adalah upaya untuk tetap menjaga jarak dan mencoba bersikap netral, demi mempertahankan keseimbangan politiknya dan menghindari konflik horizontal yang lebih besar di masyarakat/Publik.
5. Sikap Soekarno Setelah Pemakaman
Meskipun absen di Kalibata, Soekarno tidak bersikap diam. Ia tetap menunjukkan sikap resmi sebagai Kepala Negara. Ia secara eksplisit menyampaikan ungkapan duka cita yang mendalam-dalamnya. Dan lebih signifikan lagi bagi Soekarno "karena telah" memerintahkan agar tujuh perwira tinggi yang gugur tersebut diberi gelar kehormatan "Pahlawan Revolusi" melalui Keputusan Presiden.
Langkah ini menunjukkan bahwa secara kenegaraan, Soekarno mengakui jasa dan pengorbanan para jenderal tersebut. Ia juga berusaha menenangkan situasi nasional dengan menyerukan agar rakyat tidak melakukan "tindakan balasan" mengeksekusi orang (vonis) tanpa bukti yang jelas. Mungkin Presiden Soekarno "mencoba meredam" gejolak anti-PKI yang mulai meluas.
6. Reaksi dan Penilaian Publik
Ketidakhadiran Soekarno dalam pemakaman memicu reaksi keras, terutama dari kalangan Angkatan Darat dan kelompok-kelompok anti-komunis. Banyak yang menilai sikapnya sebagai bentuk jarak, keraguan, atau bahkan ketidakpedulian terhadap para korban yang notabene adalah bawahannya sendiri, terutama Letjen Ahmad Yani (orang terdekat, calon pemimpin / kader bagi Soekarno).
"Ketidakhadiran Soekarno" sangat berdampak terhadap wibawa dan dukungan atas kualitas kepemimpinannya sebagai Presiden. Namun bagaimana dengan urusan politik siapa yang bisa memastikan "Keamanan dan Keselamatan" Presiden jika ia memberanikan diri hadir, tanpa menghiraukan masukan-masukan dari orang sekitarnya?
7. Pandangan para pakar dan politisi
Beberapa sejarawan dan pengamat politik belakangan menilai langkah Soekarno adalah strategi politik berhati-hati yang diambil di tengah badai besar. Dalam pandangan ini, Soekarno—dengan segala keterbatasannya di bawah tekanan militer—dimana Mayjend Soeharto --- menjadi "Pangkoti" Panglima Komando Tertinggi, yang berhak mengatur keamanan, sehingga Soekarno mencoba menjadi penyeimbang terakhir agar negara tidak jatuh ke dalam perang saudara terbuka (Perang Horizontal ) dan agar kekuasaan militer tidak diambil alih sepenuhnya.
8. Soekarno mengutus "Perwakilan"
Diduga yang melarang hadir adalah istrinya "Dewi Soekarno" serta DR. Soebandrio, dengan alasan: "Segalanya sudah diatur oleh Suharto". Adapun yang "hadir mewakili" Presiden Soekarno adalah DR. Subandrio (Waperdam-1) dan Caerul Saleh (Waperdam-2) serta Brigjen Sabur (Komandan Cakrabirawa) pengawal presiden.
Selanjutnya ketiga-tiganya "dipenjarakan", karena diduga terlibat dengan G30S PKI.
Jabatan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) untuk mengisi kekosongan jabatan "Wakil Presiden", sejak Drs. Mohammad Hatta, mengundurkan diri, pada tanggal 1 Desember 1956 hingga tahun 1973 (kosong selama 17 tahun). Wakil Presiden ke-2 Sri Sultan Hamengku Buwono (1973 - 1978)
Jadi, selama 17 tahun, jabatan Wakil Presiden dilaksanakan oleh "Waperdam", sementara yang jadi Perdana Menteri adalah Presiden. Disini ada kerancuan "Sistem Pemerintahan Indonesia" antara Presidentil dan Parlementer
9. Hadir setelah 1 (satu) Tahun
Ada sumber mengatakan SOEKARNO hadir, di TMP Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1966, setelah pelaksanaan Hari Ulang Tahun TNI ke-21, di Lapangan Parkir Timur Senayan -Jakarta.
Kesimpulan
Ketidakhadiran Presiden Soekarno dalam pemakaman tujuh Pahlawan Revolusi pada 5 Oktober 1965 adalah sebuah manifestasi dari krisis politik akut dan dilema kepemimpinan yang ia hadapi, serta situasi emosional (psikis) setelah G30S PKI. Di satu sisi, ada tuntutan moral dan militer untuk hadir; di lain sisi, ada pertimbangan keamanan dan strategi politik untuk mempertahankan ideologi tiga pilar NASAKOM (Nasional , Agama, Komunis).
Atas Keputusan Soekarno itu, yang sarat kontroversi, pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang mempercepat pergeseran kekuasaan dan berakhirnya Orde Lama.
==💓Terima Kasih🇲🇨==Hormat Santun
Dari saya: 🙏🏻 RENDI (Panglima 05)🦜
Komentar
Posting Komentar