Suharto Panglima KOTI "Penumpas G30S PKI"

Komando Tertinggi (KOTI) 1961–1965

".....KOTI adalah Komando Operasi Tertinggi, merupakan badan komando strategis yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin...."

Tujuannya adalah untuk memobilisasi dan mengintegrasikan seluruh potensi nasional, baik kekuatan diplomasi luar negeri, maupun politik dalam negeri, terutama menyatukan kekuatan militer (AD, AL, AU, AK) dalam rangka menghadapi isu-isu besar negara, terutama konfrontasi, misalnya antara Malaysia dan Indonesia. Jadi personil KOTI bukan hanya militer semata, tapi juga unsur sipil, sebagai alat komando yang bersatu padu. 

Sebelum lanjut pembahasan tentang peranan Soeharto dalam menumpas PKI, serta kewenangan apa yang dimiliki olehnya, Apakah kekuatan militer melalui 'Kostrad' sebagaimana pemahaman umum kita selama ini? ataukah ada unsur lain misalnya, melalui KOTI maka hadir kewenangan itu, pada dirinya. Mari kita sama-sama menelusuri jejak langkah, sebagai cikal bakal terbentuknya KOTI.

1. Pembebasan Irian Barat (1961–1963)

        Cikal bakal KOTI dimulai pada Desember 1961 sebagai respons langsung terhadap langkah Belanda yang mencoba mendirikan "Negara Papua" boneka. Pada 14 Desember 1961, dibentuklah Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI Pemirbar) berfungsi sebagai komando tertinggi untuk melaksanakan Tri Komando Rakyat (Trikora), yang dicetuskan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Struktur kepemimpinan saat itu sangat terpusat, karena Presiden Soekarno menjabat sebagai Panglima Besar (Panglima Tertinggi) didampingi oleh Jenderal TNI A.H. Nasution sebagai Wakil Panglima Besar, dan Mayjen TNI Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Tertinggi.
Tiga hari setelah pembentukan Trikora, "KOTI Pemirbar". Presiden Soekarno mengeluarkan perintah pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat (KOLA) pada 30 Desember 1961, dengan tugas operasional di lapangan. KOLA ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Setelah akhirnya, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, tujuan utama KOTI Pemirbar tercapai. 

2. Transformasi arti nama KOTI (1963–1965)

         Semula "KOTI" berarti Komando Tertinggi (tanpa operasi) lalu transformasi (berubah) menjadi Komando Operasi tertinggi. "Mengingat keberhasilan Trikora", KOTI Pemirbar dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Melalui Keputusan Presiden, Komando Tertinggi dibubarkan dan segera dikembangkan menjadi badan baru dengan nama Komando Operasi Tertinggi (KOTI). 

        Tugas pokok KOTI yang baru adalah menjalankan Operasi Pengamanan terhadap pelaksanaan seluruh program pemerintah, khususnya dalam konteks Konfrontasi terhadap Malaysia-Indonesia yang semakin memanas, serta mengamankan program ekonomi.

         Pada Mei 1964, KOTI membentuk Komando Siaga (Ko-Siaga) di bawah pimpinan Laksamana Madya Udara Omar Dani untuk mengarahkan operasi Konfrontasi di wilayah Indonesia bagian barat. KOTI juga terus bekerja sama dengan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE), mencerminkan upaya Presiden Soekarno untuk mengintegrasikan komando militer dan ekonomi di bawah satu atap kekuasaannya. 
"Jika pada koti Trikora (Irian Barat), Mayjend SOEHARTO, menjabat sebagai KOLA (Komando Mandala), maka Koti yang baru ini, untuk menghadapi Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Mayjend SOEHARTO, sebagai Staf Umum Koti)

Para pejabat Koti, melaksanakan tugas operasi dengan baik dibawah kendali Presiden selaku "Pangkoti". Lain halnya dengan Soeharto sebagai staf Koti, tidak terjun langsung ke lapangan, misalnya Konfrontasi Malaysia-Indonesia (Dwikora)

3. Peranan KOTI: "Peristiwa G30S (1965)
         Pada masa-masa kritis menjelang tahun 1965, KOTI menjadi simbol utama, bagi kekuasaan komando Soekarno atas seluruh aparat militer dan sipil. Namun pada malam terjadinya Gerakan 30 September (G30S) dan penculikan para jenderal. Dari sinilah peran strategis bagi "Mayor Jenderal Soeharto," sebagai Pangkostrad, mengambil tindakan tegas dan terukur untuk memulihkan keamanan, khususnya ibukota Jakarta.

Tiga hari setelah peristiwa tersebut, Presiden Soekarno secara resmi menunjuk Mayjen Soeharto sebagai Pimpinan KOTI untuk seluruh komponen bangsa (sipil-militer-politik) dalam mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban. Secara hukum, perintah ini menempatkan Soeharto pada posisi kunci untuk mengendalikan Angkatan Darat dan memimpin operasi pemulihan keamanan. Penunjukan ini secara efektif mengalihkan kekuasaan komando di lapangan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, yang kemudian menggunakan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) sebagai alat utama bagi Orde Baru. 

Dari kiri ke kanan: "Rusmin Nuryadin (AU), Sucipto (AK), Mulyadi (AL), Soeharto (AD)

4.  Penumpasan G30S PKI 
     Seringkali kita bertanya-tanya dalam hati,  kenapa Mayjend Soeharto (Pak Harto) hanya sebagai Panglima Kostrad, bisa mengambil alih kewenangan dan mengendalikan seluruh unsur baik sipil maupun militer (AD, AL, AU, AK). Bukankah masih ada beberapa pangkat/Jabatan yang lebih tinggi dari pada Soeharto, misalnya: KSAB dan Men-Pangad, Kasal, Kasau.? 

Pertanyaan selanjutnya:

Apakah pantas, seorang Pangkostrad (bidang tempur) menangani politik sipil, kemanakah pejabat teras lainnya, kenapa mesti Soeharto, kenapa bukan yang lain, misalnya Letjen Pranoto (Wakil Ahmad Yani) ataukah Letjen Mursjid (atasan Soeharto)? 

Bahkan ada pula sebagian "masyarakat" yang menduga-duga, kalau Soeharto itu memiliki ilmu kejawen "Gajah Mada" yang bisa menundukkan orang tanpa perlawanan atau bantahan sama sekali, meski itu kepada KSAB (AH Nasution) KSAU (Oemar Dani) atau kepada Wakil Pangad (Pranoto). Bahkan "Soeharto berani larang" Letjen Pranoto (Wakil Pangad) untuk ketemu Presiden Soekarno, dalam rangka menggantikan Letjen Ahmad Yani (gugur G30S PKI). Padahal Letjen Pranoto adalah atasannya di Kesatuan AD, demikian pula Letjen Mursjid, atasan Soeharto, dan bukan cuma di kesatuanya ia berani, bahkan dengan Panglima AU (Oemar Dhani) ia berani ambil keputusan dan memberi Perintah. "Ada apa dengan Soerhato??"

Melalui artikel ini, saya mencoba menelusuri fungsi lain yang dimiliki oleh "Mayjend Soeharto", yaitu KOTI. Presiden Soekarno telah memberikan kewenangan penuh sebagai Pangkoti (Panglima Komando Operasi Tertinggi) yang bisa mengendalikan semua dilapangan sesuai tugas dari Presiden Soekarno (kala itu). Jika hal ini benar adanya, maka salah satu yang membuat Mayjend Soeharto memiliki "powerfull" yang kuat dan perkasa adalah karena adanya KOTI. "...Tanpa kewenangan KOTI maka Pak Harto bukan siapa-siapa, bila dibandingkan Jenderal-jenderal lainnya..." 

Karena Soeharto, sebagai Panglima KOTI, sehingga ia bisa melarang atau memerintah, meski dia itu atasannya di kesatuan TNI-AD. 

Karena posisi Soeharto, sebagai Panglima Komando Operasi Tertinggi (Pangkoti), sehingga bisa menjadi Panglima AD, lalu kemudian mengutus 3 JenderalSenior (Amir Machmud, Basuki Rahmat dan M. Yusuf) untuk memuluskan "Supersemar" 

.===💓Terima Kasih🇲🇨==Hormat Santun 

Dari saya: 🙏🏻 RENDI (Panglima 05)🦜