Soeharto: Dikenang, Dihujat, dan Dirindukan?

 Pemimpin ORDE BARU

'...Membedah Kepemimpinan Soeharto dari Perspektif Rakyat Indonesia, antara Nostalgia Stabilitas Ekonomi dan Luka Trauma Politik yang tersisa hingga kini..."

Soeharto, nama ikonik dalam sejarah Indonesia modern, telah menjadi pusat perdebatan panjang di kalangan rakyat, yang masih hangat dibahas hingga sepanjang sejarah perjalanan bangsa dibidang ekonomi, stabilitas keamanan dan kepastian hukum di dalam penyelenggaraan pemerintahan Selama 32 tahun memimpin sebagai presiden kedua Republik Indonesia (1967–1998), ia membangun fondasi stabilitas ekonomi melalui program pembangunan nasional, secara terencana dan bertahap melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Namun dibalik kesuksesannya memimpin rakyat Indonesia ketika situasi ekonomi memburuk (inflasi 600%) dan ancaman ideologi komunis melalui "Nasakom" di era lama 1966, ternyata Soeharto masih meninggalkan jejak kontroversi kepemimpinan Soeharto yang otoriter sehingga membelah opini publik hingga kini, antara yang pro dan kontra. Sebagian rakyat mengenangnya sebagai Bapak Pembangunan yang membawa kemakmuran, sementara yang lain menghujatnya atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas tindakan pembalasannya atas beberapa peristiwa tragis PKI sejak tahun 1920-1965. 

Pertanyaan mendasar muncul: 

Apakah Soeharto layak dikenang sebagai Pahlawan Bangsa, dihujat sebagai diktator, atau justru dirindukan di tengah gejolak politik Indonesia saat ini? Artikel ini akan mengeksplorasi pandangan beragam rakyat tentang warisan Orde Baru, berdasarkan fakta sejarah dan refleksi kontemporer.

A. Jejak Panjang Penguasa Orde Baru

Soeharto memulai kariernya sebagai prajurit TNI yang gigih berjuang dalam revolusi kemerdekaan Indonesia pada 1945, dalam memimpin militer (BKR) dalam pelucutan senjata kolonial Belanda, untuk dipakai berjuang oleh Rakyat, peristiwa "Serangan Umum 1 Maret, Operasi Mandala Trikora hingga "pemulihan stabilitas keamanan" pasca peristiwa tragis Pengkhianatan G30S/PKI tahun 1965, ketika ia mengambil alih pemerintahan dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. 

Di bawah rezim Orde Baru, Soeharto merombak sistem politik dan ekonomi untuk mencapai stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, dengan fokus pada pembangunan fisik, pertanian, dan infrastruktur. Hasilnya? Indonesia berubah drastis: Jaringan jalan tol pertama dibangun, produksi padi melonjak berkat revolusi hijau, dan urbanisasi mempercepat pertumbuhan kota-kota besar, serta transmigrasi untuk membangunkan lahan-lahan tidur . Namun, fondasi ini juga ditopang oleh kontrol ketat terhadap media massa (Surat Kabar) dan pihak-pihak oposisi (Petisi 50), yang menjadi akar munculnya kritik  terhadap sejarah Orde Baru.

2. Pembangunan Nasional dan Stabilitas Keamanan Negara

Pada tahun 1970-1980, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami masa keemasan pertumbuhan ekonomi di era Soeharto, dengan rata-rata PDB tumbuh 7% per tahun. Program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) menjadi tulang punggung, didukung slogan “Pembangunan Nasional”. Desa-desa terpencil kini terhubung listrik, jalan aspal, sekolah dasar, puskesmas, mesjid dibangun secara serentak dan menyeluruh. Di bidang pendidikan dilakukan pembangunan sekolah yang dikenal istilah "Inpres" (Instruksi Presiden) sehingga transformasi pembangunan dapat dirasakan oleh jutaan rakyat indonesia sebagai kemajuan yang nyata.

Minyak bumi dan gas alam dari Pertamina menjadi sumber pendapatan utama, untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti transmigrasi, SD Inpres, dan lain-lain.

Namun, di balik kemajuan ekonomi Orde Baru, muncul tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan keluarga Cendana, Kasus seperti monopoli tepung, coklat dan cengkeh, obat-obatan dan industri (Timor dan Bimantara) yang bahwa menunjukkan kekuasaan yang baik sekalipun akan cenderung korup dan sewenang-wenang bila terlalu lama berkuasa (keluarga cendana), sehingga memicu ketidakpuasan yang tersembunyi di masyarakat.

C. Antara:  Luka, Cinta dan Kenangan

Di penghujung orde baru, yang diwarnai isu-isu KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) yang dituduhkan kepada keluarga Cendana memicu munculnya harapan baru mengenai "Reformasi Total dan Supremasi Hukum. Ternyata apa yang diharapkan di jaman reformasi berbalik 150 derajat, sebab hanya sebagian kecil diperbaiki namun sebagian besar telah dirusak dan dijarah oleh para pemimpin pasca Soeharto, misalnya lepasnya wilayah Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi di era BJ Habibie, pencabutan aturan bagi keluarga PKI di Gusdur,  PT INDOSAT milik bangsa dijual pada era Megawati, lepasnya dua pulau (Sipadan dan Ligitan) pada era Susilo Bambang Yudhoyono, kasus "Korupsi Super Jumbo" dengan "Ribuan Trilyun" di era Joko Widodo, sejumlah janji kampanye yang penuh semangat dan berapi-api gebrak-gebrak meja untuk berantas korupsi, ternyata masih "omon-omon" hingga sekarang ini, di era Prabowo Soebianto.

Kesemua itu membuat kenangan rakyat tentang Soeharto menjadi perdebatan abadi di ruang publik dalam sejarah nasional Indonesia, tentang ketegasan, keamanan dan kepastian hukum serta tata tertib dalam administrasi pemerintahan, misalnya untuk menjadi seorang wakil presiden (Wapres) haruslah berasal dari orang-orang yang berkualitas tinggi dan mumpumi serta teruji oleh publik atas jasa-jasanya kepada negeri ini, seperti:

1. Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973–1978), berasal dari keturunan bangsawan Keraton Yogyakarta, adalah putra mahkota dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, Raja Kesultanan Yogyakarta. Sebagai tokoh sentral dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia, ia menjabat sebagai Gubernur Militer Yogyakarta, menjabat Menteri Pertahanan. Pendidikannya di ELS Yogyakarta, AMS Bandung, dan Universitas Leiden di Belanda dengan jurusan Hukum Tata Negara. Prestasi utamanya termasuk memprakarsai pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1949, yang menjadi fondasi pendidikan tinggi nasional. Masa jabatannya sebagai Wakil Presiden menekankan keseimbangan antara tradisi keraton dan modernisasi negara, meninggalkan warisan sebagai pemimpin visioner di era transisi pasca-kemerdekaan.

2. Haji Adam Malik Batubara (1978–1983): Diplomat Ulung berasal dari keluarga pedagang Batak Muslim adalah otodidak yang bangkit melalui pengalaman non-formal. Pendidikannya dimulai dari HIS di Pematangsiantar, diikuti pembelajaran mandiri melalui organisasi dan jurnalistik. Sebagai wartawan pionir, ia mendirikan kantor berita Antara pada 1937, yang menjadi tulang punggung media nasional. Kontribusinya di panggung internasional luar biasa: menjabat Menteri Luar Negeri (1966–1977), salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB), dan Presiden Majelis Umum PBB (1971–1972 sebuah prestasi langka bagi Indonesia. Dikenal tegas dan nasionalis dan mempromosikan diplomasi damai di tengah Perang Dingin. Profilnya menjadikannya simbol diplomasi Indonesia yang berpengaruh di dunia internasional

3. Umar Wirahadikusumah (1983–1988): Jenderal Jujur dan merakyat berasal dari keturunan priyayi Sunda, memiliki karir militer panjang yang dimulai dari pendidikan di HIS dan Sekolah Menengah Pertama di Bandung. Ia melanjutkan di PETA (Pasukan Sukarelawan Pembela Tanah Air) dan pelatihan lanjutan di SESKOAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). Prestasinya mencakup peran kunci dalam operasi militer pasca-kemerdekaan, termasuk penumpasan G30S/PKI 1965. Ia pernah menjabat Pangdam Siliwangi, Kepala Staf ABRI (sekarang KSAD dan Pangkostrad), serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai Wakil Presiden, Umar dikenal sederhana dan jujur, menggalakkan kampanye anti-korupsi internal di pemerintahan Orde Baru. Kontribusinya memperkuat fondasi militer Indonesia sambil menekankan etika kepemimpinan.

4. Sudharmono (1988–1993) dengan latar belakang militer di Korps Hukum, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1952. Karirnya mencakup peran sebagai Jaksa Militer sebelum menjadi Sekretaris Negara (1972–1988) dan Ketua Umum Golkar, partai penguasa era Orde Baru. Sebagai Wakil Presiden, ia dikenal administratif yang ketat, disiplin, dan loyal terhadap bangsa, meski dikritik sebagai "birokrat teknokratik" yang terlalu kaku. Ia adalah ayah dari DR Pratiwi Sudarmono astronout pertama perempuan dari Indonesia.

5. Try Sutrisno (1993–1998) figur yang ganteng, berwibawa dan agamis lulusan AKABRI Darat (Akademi Militer Nasional) 1959, melanjutkan pendidikan militer di SESKOAD dan Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional). Ia berperan dalam Operasi Seroja di Timor Timur dan naik pangkat menjadi Panglima ABRI (1990–1993) sebelum diangkat Wakil Presiden. Pada masa jabatannya, ia menekankan kedisiplinan, moralitas, dan nasionalisme, sering mengingatkan pemerintah agar "tidak jauh dari rakyat". 

6. Bacharuddin Jusuf Habibie (1998) seorang teknokrat brilian, kelahiran parepare sulawesi selatan yang memiliki pendidikan tinggi di Jerman dengan gelar Dr. Ing. dari Universitas Teknologi Aachen. Sebelum menjadi Wakil Presiden, ia menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi, dikenal sebagai "Bapak Teknologi Indonesia" berkat inovasi di bidang penerbangan (PT IPTN) dan berbagai teknolohi industri

D. Sang Jenderal "Lengser"

Pengunduran diri Soeharto yang Mengguncang Bangsa pada Era 1998 di tengah Krisis ekonomi Asia 1997 menjadi titik balik fatal bagi rezim Soeharto. Nilai rupiah anjlok dari Rp2.500 menjadi Rp17.000 per dolar AS, inflasi mencapai 77%, dan kerusuhan sosial merebak . Demonstrasi mahasiswa di 13 universitas besar, dipicu oleh tragedi Trisakti, memuncak pada Reformasi 1998 . Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran diri di hadapan Amien Rais dan kawan-kawan, diiringi campuran tangis dukungan dan sorak kemenangan. Kejadian ini menandai akhir era Orde Baru dan lahirnya demokrasi multipartai, meski warisan krisisnya masih terasa hingga hari ini. 

E. Soeharto dalam kenangan Manis?

Bagi generasi tua di pedesaan, Soeharto dikenang sebagai pemimpin “tegas namun adil” yang menjaga harga kebutuhan pokok stabil, keamanan nasional terjamin, dan pembangunan merata. Survei informal di media sosial sering menunjukkan nostalgia ini, terutama saat krisis ekonomi kini membayangi negeri ini akibat mega korupsi.

Sebaliknya, bagi aktivis dan korban pelanggaran HAM Orde Baru,  terutama dari para pelaku Peristiwa G30S PKI pada masa itu adalah babak gelap penuh pembungkaman: kebebasan berpendapat dibatasi oleh UU Anti-Subversi, ribuan aktivis hilang dalam peristiwa seperti Timor Timur atau Tanjung Priok . Dua wajah ini, semuaccinta pada stabilitas keamanan negara meski meninggalkan luka represi bagi para pelakunya. Ada semacam pameo jaman Pak Harto, lebih baik bunuh 1 tikus daripada merusak lumbung pangan rakyat

F. Refleksi Soeharto di Masa Kini

Selama lebih 27 tahun pasca-lengser, masyarakat Indonesia masih terbelah dalam menilai jejak kiprah Soeharto. Sebagian merindukan stabilitas ekonomi dan ketegasan anti-komunisnya di tengah polarisasi politik pasca-Reformasi, sementara yang lain menyoroti luka pelanggaran HAM seperti pembantaian 1965–1966 yang menewaskan ratusan ribu orang. Namun satu hal yang pasti: jejak Soeharto membentuk fondasi sosial, ekonomi, dan politik modern Indonesia dari BUMN kuat hingga sistem desa yang terstruktur. Refleksi ini relevan hari ini bagi yang Pro (rindu): adanya Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan pembangunan infrastruktur dasar dibidang pendidikan dan kesehatan, dan ketahanan pangan, sedangkan bagi yang Kontra: Pemimpin otoriter, penindak tahanan politik (Tapol Gestapu) KKN keluarga cendana.

G. Sebagai Bapak Pembangunan

Mengapa Presiden Soeharto, mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan? karena keberhasilan Soeharto dalam mengubah Indonesia dari negara agraris miskin (jaman Soekarno) menjadi ekonomi berkembang melalui Repelita dan kebijakan industrialisasi. Di bawah kepemimpinannya, tingkat kemiskinan turun dari 60% menjadi 11% pada 1996, dengan infrastruktur seperti jalan trans dan irigasi yang mendukung swasembada pangan. 

Krisis moneter 1997–1998 menyebabkan PDB sebesar 13,1% pada 1998, memicu pengangguran massal dan kerusuhan etnis. Pasca-lengsernya Soeharto, pemerintahan Habibie dan reformasi IMF membawa stabilisasi, tetapi meninggalkan utang luar negeri Rp1.000 triliun. Dampak jangka panjang termasuk diversifikasi ekonomi ke sektor jasa dan digital, serta pelajaran tentang ketahanan finansial, yang terlihat dalam pertumbuhan PDB rata-rata 5% sejak 2000-an. Krisis ini juga mempercepat desentralisasi, sehingga memberi otonomi lebih besar kepada daerah/kabupaten diseluruh indonesia, didukung oleh UU Perimbangan Pusat dan Daerah. Akan tetapi semua itu, enak secara teori pahit dalam praktek. Masih lebih enak jaman Pak Harto. Al Fatihah teruntuk kepada beliau, Semoga Surga untuknya menumpas G30S PKI 1965.